施工実績

JAKARTA, KOMPAS.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan temuan mengejutkan terkait perilaku perjudian online di Indonesia. “Ada yang perlu pendalaman dan penelusuran rekening bank. Termasuk apabila dilakukan pemindahan buku dan lain-lain. Lapisan berikutnya ini juga harus diselesaikan sehingga tak ada ruang kosong yang terus terjadi,” ucap dia. Saat itu, Joni mendapatkan informasi judol dari teman-teman rumahnya yang kebetulan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) buntut pandemi. “Mereka rata-rata bertransaksi kecil, di bawah Rp100 ribu, tetapi jika dikalikan jumlah pemain yang begitu besar, dampaknya sangat signifikan,” kata Koordinator Kelompok Humas PPATK Natsir Kongah secara daring, Sabtu (30/11). Alasan tersebut, yakni pelarian dari tekanan hidup, ilusi kontrol, hasrat mengalahkan platform judi atau bandar untuk memenangkan uang, serta mengejar kerugian yang telah dialami ketika perjudian sebelumnya. Gaji ke-13 RDW yang sudah tidak utuh lagi di rekeningnya ternyata digunakan untuk judi online.

Di sisi lain, teknologi juga dapat digunakan untuk melacak dan memblokir situs-situs judi online serta untuk edukasi publik mengenai bahaya judi online. Dengan demikian, sejak tahun 2016, pemerintah telah berhasil memblokir lebih dari 7,9 juta konten judi online di Indonesia. Besarnya angka itu menunjukkan komitmen nyata dari pemerintah untuk membantu memberantas judi online di Indonesia sampai ke akarnya. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) baru-baru ini melaporkan bahwa sejak 2017 hingga Desember 2024, mereka telah memblokir lebih dari 5,3 juta konten terkait judol di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) kala itu, Budi Arie Setiadi mengakui memang tidak mudah memberantas judi online. Dia menuturkan, biasanya server bandar judi online tersebut berada di negara yang melegalkan.

Dilansir dari Koran slot Tempo terbitan Rabu, 17 Juli 2024, praktik judi online tetap langgeng hingga saat ini. Bentuk dan modus perjudian menjadi beragam sehingga gampang dijangkau masyarakat dari berbagai usia dan kalangan sosial. Kendati ilegal di Indonesia, nyatanya-sebagaimana data berbicara-judi online tetap marak di Tanah Air. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut dua juta lebih masyarakat terjerat.

Paman Birin Menang Praperadilan Lawan KPK, Anggota Komisi III: Ini Koreksi Bagi Penegakan Hukum

Ini termasukmencegah promosi judi online dan memastikan bahwa konten tersebut tidakmudah diakses oleh pengguna, terutama anak-anak dan remaja. Lebihjauh, hasil survei Jajak Pendapat (Jakpat) menunjukkan bahwa sekitar 6,1%responden rela meminjam uang dari teman atau keluarga untuk berjudi, sementara5,9% menggunakan pinjaman online (pinjol) untuk memenuhi hasratberjudi mereka. Sebagian besar, yaitu 81,2%, mengaku menggunakan penghasilanpribadi mereka untuk bermain judi online.

Cek Fakta: Tidak Benar Artikel Said Aqil Minta Masyarakat Tidak Macam-macam dengan Jokowi

• Kecanduan judi online membuat pelaku melakukan berbagai cara demi mendapatkan modal untuk bermain, salah satunya berhutang.
• Kendati ilegal di Indonesia, nyatanya-sebagaimana data berbicara-judi online tetap marak di Tanah Air.
• Bukan hanya merugikan individu pelaku, judi online meningkatkan tindakan kriminalitas, sudah banyak kasus pencurian uang baik itu uang pribadi ataupun uang perusahaan akibat digunakan untuk menjadi modal judi online oleh pelaku.

Pemain judi online tidak hanya dari kalangan orang tua namun banyak juga dari kalangan remaja. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap platform digital dan transaksi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) harus meningkatkan kolaborasi untuk mendeteksi dan menutup situs-situs judi online dengan cepat. Peningkatan teknologi deteksi transaksi mencurigakan dan pemantauan real-time juga menjadi langkah krusial untuk meminimalisir aktivitas ilegal ini. “Bukan tidak efektif, justru kami melihatnya bahwa itu adalah salah satu dari berbagai lapisan yang ada di dalam proses aktivitas dari judi online. Ada yang sifatnya tidak dilakukan di dalam negeri, ada yang lintas batas, ada juga yang dilakukannya tidak melalui rekening bank.

Budi memperkirakan jumlah transaksi judi online akan terus naik jika tidak ada penanganan serius dari pemerintah. “Indikasinya masih besar angka transaksi judi online. Ini mengisyaratkan bahwa judi online masih eksis di masyarakat Indonesia.” Meski secara teknis terlihat mudah, berdasarkan evaluasi desk pemberantasan judi online ini, ada berbagai hal yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti judi online. Karena itu, Kominfo turut menghimbau masyarakat umum untuk aktif memerangi aktivitas ilegal judi online di lingkungan sekitar masing-masing, baik dalam keluarga, institusi pendidikan, ataupun tempat kerja. Kendati begitu, kata dia, kegiatan judi onile tak hanya dilakukan di dalam negeri saja, namun juga di lintas batas. Tak hanya itu, ada beberapa aliran dana judi online yang tidak melalui rekening bank.

Rekening yang Terkait Judi Online Bakal Diblokir OJK!

Dampaknya tidak hanya pada keuangan individu,tetapi juga pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Mengatasi masalah inimemerlukan tindakan cepat dan solusi yang komprehensif untuk melindungimasyarakat dari bahaya yang semakin meluas. Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Nahar mengungkapkan perjudian merupakan salah satu kegiatan melanggar hukum. Karena mengakibatkan kerugian finansial, gangguan sosial, dan psikologis yang dapat menimbulkan efek tindak kriminal lanjutan baik bagi orang dewasa maupun anak-anak.

Itu mengapa ia menilai menutup situs atau memblokir aplikasi judi online, tidak akan berhasil. Sebanyak Rp 5,1 triliun yang diperoleh dikirim ke luar negeri melalui perusahaan cangkang. Sistem pelacakan aset digital diterapkan untuk menemukan pola transaksi yang sulit diidentifikasi. Kolaborasi ini bertujuan melacak, menyita, dan mengamankan aset para pelaku judi online demi mengembalikannya ke negara.

Dalam rangka memberantas judi online hingga ke akarnya, Kominfo turut bekerja sama dengan para penyelenggara platform digital seperti Meta dan Google. Selain itu, penanganan konten judi online ini dilakukan berdasarkan keyword atau kata kunci. Berdasarkan hasil koordinasi Kominfo dan penyelenggara platform digital, ditemukan sebanyak 20,241 keyword yang tersebar di mesin penelusuran Google dan 2,637 keyword di platform Meta. OJK beserta 35 Kantor OJK yang berlokasi diseluruh tanah air telah melakukan kampanye masif tentang pencucian uang berkerjsama dengan perbankan dan pihak terkait. OJK memandang bahwa edukasi publik terkait dengan judi online perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya judi online bagi masyarakat.